kpud-pacitankab.go.id Pacitan

Tahapan kampanye merupakan tahapan yang sangat krusial dalam setiap pemilihan,
baik itu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Kepala Daerah, hingga
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Repubilk Indonesia (RI) telah mengeluarkan beberapa peraturan tentang kampanye,
diantaranya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018, PKPU Nomor 28 Tahun 2018,
PKPU Nomor 33 Tahun 2018, serta Keputusan KPU RI Nomor
1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018.

Dengan mengundang 16 Partai
Politik (Parpol) peserta Pemilian Umum (Pemilu) Tahun 2018, KPU Kabupaten
Pacitan menggelar penjelasan Keputusan KPU RI Nomor 1096 dengan bertempat di
Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Pacitan pada hari Jum’at (28/9).

Ketua KPU Pacitan Damhudi
memberikan sambutannya, “Setelah selesai dengan Laporan Awal Dana Kampanye,
mari kita fokus kembali kepada tahapan kampanye,” jelasnya. Pria berdarah asli
Pacitan ini menyebut bahwa pada acara tersebut akan dihasilkan beberapa
kesepakatan, diantaranya pengumpulan Desain alat peraga kampanye (APK);
pencetakan APK yang difasilitasi oleh KPU; serta koordinasi dengan Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait APK tambahan.

“Peraturan dalam Pemilu Tahun
2019 ini sudah jelas berbeda dengan Pemilu Tahun 2014, termasuk yang berkaitan
dengan APK,” imbuh Damhudi. Maka dari itu Damhudi berharap supaya Parpol akan
terus berkoordinasi dengan KPU dan dengan Bawaslu selama masa tahapan.

Pembawaan Materi oleh Divisi SDM
dan Parmas serta Bapenda Pacitan

Pada kesempatan yang sama,
anggota Komisioner KPU Pacitan Divisi SDM dan Parmas Suhardi menjelaskan materi
Keputusan KPU RI Nomor 1096. “Ini merupakan tindak lanjut dari rapat yang kami
(KPU, Red) lakukan di Magetan pada beberapa waktu lalu,” jelas Suhardi.

Hardi sapaan akrabnya menjelaskan
tentang ketentuan-ketentuan APK yang difasilitasi oleh KPU, spesifikasi ukuran
dari APK, serta titik-titik pemasangan APK di Kabupaten Pacitan. “Seluruh
ketentuan sudah ada di dalam surat Keputusan ini, jadi kami berharap hasilnya
nanti bisa sesuai dengan ketentuan,” imbuh Suhardi.

Hadir pula narasumber dari Badan
Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pacitan yang memberikan materi tentang
penentuan pajak reklame, termasuk pajak APK. “Kami sangat berharap bisa bekerja
sama dengan Parpol yang akan memasang APK yang secara mandiri, kami juga akan bantu
penghitungannya,” jelas Kepala Bidang Perpajakan Bapenda Pacitan, Eno.

“Semua juga sudah diatur dalam
Perda dan Perbub Kabupaten Pacitan tentang pajak reklame, jadi kami juga
berharap dengan momentum ini kita juga bisa membangun Kabupaten kita melalui
pendapatan pajak,” tandas Eno.

gil/tekmas

http://www.kpud-pacitankab.go.id/wp-content/uploads/2018/09/IMG_6908-1024x683.jpghttp://www.kpud-pacitankab.go.id/wp-content/uploads/2018/09/IMG_6908-150x150.jpgAdminBerita KPUkpud-pacitankab.go.id Pacitan – Tahapan kampanye merupakan tahapan yang sangat krusial dalam setiap pemilihan, baik itu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Kepala Daerah, hingga pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Repubilk Indonesia (RI) telah mengeluarkan beberapa peraturan tentang kampanye, diantaranya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018, PKPU Nomor 28 Tahun 2018, PKPU Nomor...Pemilih Berdaulat Negara Kuat