News

Sikapi Putusan MK, KPU Revisi Peraturan

Posted at September 12, 2012 | By : | Categories : News | 0 Comment

Putusan MK yang mengabulkan gugatan agar seluruh partai politik yang ingin menjadi peserta pemilu harus diverifikasi membawa implikasi perubahan jadwal yang telah disusun KPU. Sebagai responnya, KPU menerbitkan peraturan KPU Nomor 11 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

Aturan baru tersebut bermaksud untuk mengakomodasi partai politik yang terkena dampak dari putusan MK. Supaya parpol tersebut memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi syarat pendaftaran dan verifikasi menjadi parpol peserta pemilu. Utamanya untuk memenuhi syarat penyerahan Kartu Tanda Anggota Parpol di KPU Kabupaten/Kota yang jumlahnya 1.000 anggota atau 1/1.000 dari jumlah penduduk.

KPU juga menerbitkan PKPU Nomor 12 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan baru ini menyesuaikan dengan hasil putusan MK yang membatalkan beberapa pasal yang ada di UU Nomor 8 tahun 2011. (gwp)

 

(PKPU Nomor 11 dan 12 dapat diunduh di website pada menu-peraturan KPU Pusat)